Senin, 20 September 2010

Cara menjawab pertanyaan seputar dana tunjangan sertifikasi guru


Berikut ini adalah kumpulan berita dan jawaban pejabat terkait dengan pencairan dana tunjangan sertifikasi gur dari berbagai media online
Saat dihubungi Suara Surabaya, HARUN tadi menjelaskan, TPP PNS tahun 2009 di 13 daerah di Jatim sudah ada yang cair. Sisanya masih dalam proses karena untuk pencairan dana harus melihat data seperti fotocopy sertifikat pendidikan (SKPP). Persyaratan itu harus dipenuhi dan proses verifikasi ini ada di Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.

“Sehingga kalau dana TPP PNS 2009 di Surabaya belum keluar, yang bisa menjawab adalah Diknas Kota Surabaya,” kata HARUN.

Sementara itu Drs SAHUDI Mpd Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya waktu dikonfirmasi tadi menjelaskan, belum cairnya dana TPP PNS 2009 karena masih menunggu SK Dirjen Kementerian Pendidikan. Sebelum hari raya kemarin, memang ada 125 SK yang turun sehingga dananya bisa cair untuk 125 guru. Tapi lainnya masih menunggu SK Dirjen.

Mekanismenya, berkas yang masuk di Dispendik Surabaya dikirim ke Jakarta. Berkas yang sudah mendapat SK Dirjen otomatis dananya ikut cair.

Sebelumnya diberitakan beberapa guru PNS di Surabaya mengeluhkan TPP PNS 2009 yang dicairkan melalui bank Mandiri sampai sekarang belum cair. Padahal guru PNS di Madiun dan Sidoarjo sudah menerima, dicairkan melalui Bank Jatim.(gk/edy)
Wonogiri (Espos)–Tunjangan guru baik sertifikasi maupun non sertifikasi di Kabupaten Wonogiri terancam molor hingga setelah Lebaran menyusul belum ditetapkannya APBD Perubahan (APBD-P) 2010. Hingga Senin (6/9), hasil evaluasi Gubernur Jateng terhadap rancangan APBD-P itu belum turun.
Dengan hanya tiga hari tersisa, yaitu Selasa-Kamis (7-9/9), nyaris tidak mungkin untuk membahas hasil evaluasi gubernur tersebut, menetapkan RAPBD-P menjadi APBD-P dan memproses pencairan tunjangan guru itu sebelum Lebaran.
Informasi yang dihimpun Espos, hingga kemarin, baru sebagian guru, yaitu yang mengikuti sertifikasi pada 2009 dan setelahnya, yang telah menerima tunjangan.
Salah seorang guru yang mengikuti sertifikasi sebelum 2009, Setyowati, kepada Espos, Senin (6/8) mengaku belum menerima tunjangan tersebut. Dia berharap tunjangan itu bisa cair sebelum Lebaran, namun jika tidak, dia mengatakan hanya bisa pasrah.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Suparno mengungkapkan memang terdapat perbedaan mekanisme pencairan antara tunjangan sertifikasi tahun 2009 dengan tunjangan sertifikasi tahun 2008 dan sebelumnya. Hal itu karena berdasarkan Permendagri No 59/2007, pendapatan di satu instansi pemerintah harus masuk ke kas daerah.
“Tunjangan guru yang ikut sertifikasi tahun 2009, masih ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sedangkan tunjangan guru sertifikasi tahun 2008 dan sebelumnya, harus melalui kas daerah dan itu sudah dimasukkan dalam pembahasan RAPBD-P, termasuk tunjangan guru non sertifikasi. Sehingga pencairannya harus melalui mekanisme APBD,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Suparno, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/9).
Suparno mengungkapkan informasi terakhir yang diterimanya, hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD-P sebenarnya sudah kelar. Rencananya, Selasa (7/9) ini akan diambil. Setelah itu baru akan dibahas di DPRD dan ditetapkan menjadi APBD-P.
Meski kemungkinannya sangat kecil untuk tunjangan sertifikasi guru tahun 2008 dan sebelumnya serta tunjangan guru non sertifikasi bisa cair sebelum Lebaran, Suparno mengatakan akan tetap mengusahakan. “Satu hal yang pasti, uangnya sudah ada di kas daerah. Hanya, turunnya kapan, sebelum atau setelah Lebaran, itu yang belum bisa dipastikan,” ujarnya.
Shs
PANDEGLANG-MI: Dana sertifikasi guru di Kabupaten Pandeglang yang sudah empat bulan terakhir ini belum dibayar akan dibayarkan pada pekan depan.

"Pada Senin (8/2) akan ada pembayaran uang sertifikasi guru itu. Dananya kini sudah ada tinggal menunggu pencairan saja," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Ahmad Yani, di Pandeglang, Jumat (5/2).

Ia mengatakan, sebanyak 480 dari 2.500 orang guru yang telah mendapatkan sertifikasi belum menerima tunjangan sertifikasi untuk empat bulan terakhir (Oktober 2009-Januari 2010).

Mengenai jumlah dana sertifikasi yang dibayarkan tersebut, menurut dia, cukup besar dan masing-masing guru menerima nilai tunjangan itu bervariasi sesuai dengan gaji pokok yang diterimanya.

"Tunjangan sertifikasi itu sebesar gaji pokok yang diterima oleh para guru, jadi nilainya bervariasi," ujarnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pandeglang Aep Junaedi secara terpisah mengharapkan, pemerintah daerah segera membayar dana sertifikasi guru di daerah itu.

Menurut keterangan Kepala Disdik, kata dia, dana tersebut sudah ada dan kini tinggal menunggu pencairannya saja.

"Bagi para guru yang belum menerima dana sertifikasi itu kita harapkan untuk bersabar karena sebenarnya anggaran sudah ada tinggal menunggu pencairan, dan informasinya akan dilakukan awal pekan depan," ujarnya. (Ant/OL-7)
GUNUNGSUGIH - Dinas Pendidikan (Disdik) Lamteng, belum dapat memberikan kepastian, tentang rencana pencairan dana, bagi 5.800 guru yang telah bersertifikasi.
Hal itu dikarenakan, Disdik masih menunggu hasil verifikasi dari guru, yang lulus sertifikasi angkatan 2009.
Selain itu, perubahan mekanisme pembayaran dana sertifikasi, yang awalnya ditangani langsung oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kini akan diserahkan pada tingkat kabupaten.
Kepala Dinas Pendidikan Lamteng Hj. Umi Kalsum,S.H. Jumat (4/6) menjelaskan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui , tentang rencana pencairan dana tersebut.
Karena kita masih menunggu verifikasi dan kelengkapan berkas dari guru yang lulus sertifikasi tahun 2009 kemarin. Semuanya berjumlah 1.300 orang, ucapnya.
Menurut Umi, perubahan mekanisme pembayaran dana sertifikasi, nantinya tidak hanya akan membawa dampak keterlambatan pencairan dana, tapi juga akan mempengaruhi interval pencairan dana sertifikasi.
Ketika pencairan dana ditangani LPMP pusat, dana yang dicairkan langsung ditransfer ke rekening para guru, setiap per triwulan. Sedangkan setelah perubahan, dana sertifikasi akan diserahkan terlebih dahulu pada APBD II, dan akan dicairkan per semester, ujarnya.
Diakui Umi, ketika pembayaran dana tersebut ditangani langsung oleh LPMP, pencairannya memang dilakukan setiap per triwulan. Sedangkan untuk saat ini, pencairan dana tersebut, harus menunggu proses peralihan ke APBD II, dan pencairannya dilakukan per semester.
Saat ini sedang diurus peralihannya. Kalau kepastian kapan cair dan berapa jumlahnya, saya belum tahu, karena hingga saat ini belum ada transfer dari pusat,” tandas Umi Kalsum. (cw-4/gde)
Tunjangan guru yang belum cair tahun ini akan dibayarkan segera sebelum Idul Fitri. Menteri Pendidikan Nasional RI, Prof Dr Muhammad Nuh DEA kepada wartawan mengatakan, dana itu sudah ada dan sudah bisa dibayarkan. Hanya saja ada persoalan internal di Kemenkeu dalam proses pencairannya.
‘’Seharusnya, dari Januari 2010 kemarin sudah bisa dibayarkan, namun sampai bulan Agustus ini belum juga. Setelah ditelusuri, penyebabnya bersamaan dengan penyusunan APBN-P oleh pemerintah,’’ kata Muhammad Nuh, Selasa (25/8) di Pekanbaru.
Terdapat 13 ribu guru yang ada di Riau saat ini, yang
tunjangannya belum dibayarkan. Jumlah yang akan dibayarkan bervariasi tergantung pangkat dan golongan masing-masing. M Nuh menyebutkan, persoalan pembayaran tunjangan profesi guru itu tidaklah persoalan mendasar. Kemediknas tidak lari dari tanggung jawab itu. Bahkan dijadwalkan sebelum Idul Fitri nanti, pembayaran tunjangan itu sudah bisa diterima guru.
‘’Saya minta pada pemerintah daerah untuk membantu dalam penyaluran dana ini. Memang dalam pembayarannya, dilakukan dari pusat diserahkan ke daerah. Dan daerahlah yang menyalurkan pada guru,’’ kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Riau Prof Dr Irwan Efendi MSc menambahkan, persyaratan pencairan dana sertifikasi guru yang tertuang dalam Permen Keuangan Nomor 101 tahun 2010, tergolong sangat berat, di mana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengecekan guru yang sertifikasi meliputi berbagai persyaratannya. ‘’Di meja saya banyak sekali berkas guru yang harus dicek dan ditandatangani, dan belum selesai,’’ kata Irwan.
Hal itu baru satu persyaratan, belum lagi persyaratan lainnya, sehingga sangat menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kata Irwan, jangan pernah beranggapan, jika Disdik menahan dana guru. Dikatakan Irwan, perubahan tersebut diatur dalam mekanisme pembayaran tunjangan yang baru dari Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya guru hanya tinggal menunggu tunjangan tersebut ditransfer ke tabungan masing-masing, kali ini guru harus melengkapi beberapa syarat.
‘’Syarat yang harus dipenuhi oleh Disdik dan guru untuk pengajuan pencairan tunjangan kepada Kementerian Keuangan di antaranya harus melengkapi legalisir SK sertifikasi,’’ kata mantan Rektor Umri dan Unilak ini. Tidak hanya itu, guru juga harus mempersiapkan surat keterangan mengajar 24 jam dalam sepekan yang dilegalisir Disdik Riau. Karena saat ini beberapa di antara berkas tersebut masih belum terpenuhi, pengajuan anggaran tunjangan yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah tersebut harus terhambat.
Berhubung keterlambantan informasi ini, berkas pengajuan pencairan tunjangan sertifikasi ini menumpuk di Disdik. Meski begitu, dia juga mengakui bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di Riau, hampir seluruh provinsi di Indonesia juga belum
mendapatkan apa yang seharunya didapatkan. Dan dengan itu, Disdik Riau berjanji akan segera mengusahakan agar pencairan tunjangan tersebut segera terwujud. Meski begitu, hal ini juga menjadi polemik dan Kemendiknas mengusulkan kepada Kemenkeu untuk mencabut serta mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Pengangkatan Guru Honorer Tetap Sesuai Aturan
Meskipun ada janji Kemendiknas untuk segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh daerah di tanah air, namun hendaknya hal itu tidak mengabaikan persyaratan yang tertuang di dalam UU Guru dan Dosen. Salah satu persyaratan pengangkatan guru itu adalah berpendidikan strata 1 (S-1).
‘’Untuk pengangkatan guru melalui jalur tanpa tes itu adalah yang termasuk ke dalam database 2005, dan juga masa pengabdiannya lebih kurang 30 tahun. Namun meskipun tercatat, guru tersebut haruslah S-1,’’ kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh DEA, usai melantik Rektor Unri, Prof Dr Ashaluddin Jalil MS, di Kampus Unri, kemarin.
Nuh menyebutkan, guru yang ingin menjadi PNS hendaknya tidak khawatir. Pasalnya, setiap tahunnya tercatat 250 ribu guru yang pensiun, dan tiap tahun juga formasi untuk guru selalu tersedia. Maka dari itu ikuti saja jalur dan persyaratan yang ada. ‘’Pemerintah tidak memaksakan diri untuk melakukan pengangkatan, karena dalam pengangkatan itu ada aturannya. Dan jika hal itu dilanggar itu sama saja dengan melanggar undang-undang,’’ kata dia.
Walaupun besar harapan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS oleh pemerintah, menurut Nuh itu adalah suatu kewajaran. Akan tetapi pemerintah tidak ingin mengabaikan begitu saja amanat dari undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. ‘’Bisa dibayangkan nanti dampaknya seperti apa jika guru yang diangkat itu tidak sesuai dengan kualifikasi dan persyaratannya. Tentunya secara tidak langsung bagi anak didik dan generasi bangsa yang terkena imbasnya,’’ kata dia lagi.
Menurutnya, sudah seyogyanya, guru sebagai ujung tombak pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dalam bidang belajar-mengajar, karena dari jasa guru ini, anak-anak bangsa menjadi maju. ‘’Maka dari itu, dalam pengangkatan guru ini, pemerintah tetap mengacu pada UU Guru dan Dosen, meskipun guru tersebut tercatat dalam database,’’ kata dia.
Dikatakannya, pemerintah sangat memerlukan tenaga guru untuk daerah di tanah air, akan tetapi dalam pengangkatan itu, tentu ada peraturan yang menjadi acuan. Artinya tidak dilakukan sembarangan pengangkatan, karena dampaknya yang dirasakan jauh lebih merugikan.
Di Riau sendiri sampai saat ini tercatat 24 ribu guru honorer yang tersebar di kabupaten/kota. Jumlah ini tergolong besar, dan tentunya janji dari Kemendiknas terhadap nasib guru honorer diangkat menjadi CPNS sangat diharapkan realisasinya. Kebanyakan guru honorer diangkat oleh kabupaten/kota, sedang yang diangkat Disdik Riau hanya lebih kurang 7 ribu. Dari total jumlah guru honorer tersebut sebagian besar belum sarjana atau S-1.(*3/muh)