Rabu, 25 November 2009

SANG MAESTRO (UJIAN NASIONAL)

Berdasarkan fakta yang ada yaitu Permen no 75/2009, bahwa UN akan dilaksanakan 2 kali, maka tambah konyol...semua struktur kurikulum (program semester dan program tahunan, termasuk distribusi sk dan kd) menjadi tidak bermakna. Mengapa Permen dibuat dan ditetapkan sebagai peraturan yang harus ditegakkan pada tahun yang sedang berjalan? Sedangkan semua proses yang baik adalah bermula dari awal yang baik....??? Bila ingin bertindak yang semesthinya maka peraturan harus diterbitkan di awal.....bukan setelah proses pendidikan (terutama kelas XII) sudah berjalan....lalu diterbitkan peraturan yang cuma bikin kejutan-kejutan (tanpa makna).......Apalagi bila merujuk dengan keputusan MA (menurut berita di media TV) telah meniadakan UN....(kita tunggu keputusan final dari MA).....Kami (guru) hanya bisa pasrah termasuk siswa-siswa kelas XII yang sekarang sedang proses pendaftaran sebagai peserta UN.

Jumat, 26 Juni 2009

UN DAN KTSP


Sebenarnya memahami SK dan KD yang diterbitkan BSNP tidak atau bukanlah hal sulit luar biasa, namun dengan penerapan KTSP tentu tidak mudah membuat kesamaan antar guru atau antar sekolah dalam menjabarkan SK dan KD yang pada akhirnya harus disamakan ketika UN. Apalagi ketika menyusun indikator bahan ajar atau soal. Tentu antara TIM Penyusun naskah UN tidak dengan mudahnya menjadi sama dengan guru di masing-masing sekolah. Hal ini menyebabkan beban guru menjadi berat ketika menyusun bahan ajar di sekolah masing-masing. Termasuk memilihkan buku buat anak didiknya walaupun seharusnya peserta didik tidak mengharap pada satu buku pada masing-masing mata pelajaran. Hanya saja ketika proses evaluasi tentu peserta didik berharap buku yang dipelajarinya berperan mendongkrak nilai dan ketercapaian kompetensi. Sebaiknya BSNP menerbitkan buku wajib, sedangkan guru di sekolah masing-masing berkesempatan memilih dan memakai buku sesuai dengan sikon sekolah masing-masing, walaupun berlawanan dengan makna KTSP menurut pemahaman kami. Saya mengusulkan buku wajib terbitan MGMP mempunyai maksud agar saya tidak kesulitan mengarahkan peserta didik tentang persiapan UN, walaupun sudah ada SKL (masih perlu penafsiran dan perkiraan tentang indikator soal yang keluar). Bahwa mengarahkan peserta didik hanya untuk urusan nilai tidaklah benar sepenuhnya namun kenyataannya nilai UN sangatlah menentukan nasib peserta didik selama masa pendidikan di sekolah. Saya sangat berharap pihak berwewenang dan terkait memahami kesulitan guru dan berusaha mencarikan solusi yang terbaik dan terus menerus dikembangkan. Terima kasih.

Kamis, 25 Juni 2009

FAREWELL PARTY 2009



SAYA AKAN TAMPILKAN BEBERAPA SAJA.
Foto ini adalah ketika farewell party 2009 di SMAN 1 Gondang Mojokerto. Yang belum tampil harap tidak marah-marah.. Yang ada dikanan
adalah Bu Dju'aaah, Bu Nurul Maamhm, dan Bu Wahhyy. Maaf gak boleh marah. Yang lain silahkan dibatin aja......

Type Soal UN SMA

Saya mempunyai ide agar pengalaman pahit UN 2009 dijadikan pijakan agar bila UN tetap ada untuk SMA sebaiknya dilakukan beberapa perubahan dan perbaikan pada hal-hal yang menurut saya sangat prinsip. Kecenderungan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan UN dapat dikurangi dengan menerbitkan TYPE SOAL sebanyak 20 untuk masing-masing mapel dan harus sama atau relatif sama mengenai topik dan tingkat kesulitan soalnya, kemudian derada dalam satu amplop dan dipergunakan untuk UN pada tiap-tiap ruang UN di seluruh Indonesia. Tidak perlu adanya aturan Type soal harus dibagikan ke peserta dengan urutan apa dalam ruang ujian, sehingga tidak ada kesan direncanakan type soal apa untuk peserta siap pada saat UN. Hal ini menurut saya mempersulit adanya komunikasi antar peserta UN dalam satu ruangan, antar ruangan, antar sekolah dan seterusnya. Bila memang Penilaian dilakukan secara komputerisasi, maka tidak boleh ada keluhan dengan banyaknya type soal, terkecuali dinilai secara manual oleh guru. Sudah lama saya prihatin dengan adanya berita-berita yang negatif tentang UN, tetapi UN tetap diselenggarakan dengan tidak dilakukan perbaikan dan penyempurnaan baik mengenai teknik penyusunan soal UN maupun teknik pelaksanaan UN di ruang ujian. Semoga pemikiran saya ini menjadi bahan pertimbangan untuk diteliti dan ditindaklanjuti oleh BSNP maupun pihak yang berwewenang. Sukses buat Indonesia.....Raya

Pendidikan dan UN

Saya sudah berusaha memahami makna UN sejak menjadi guru di SMAN 1 Gondang Mojokerto. Pada UN 2009 saya kurang paham dengan UN dikarenakan berita terkait hasil UN. Menurut saya jauh sebelum pengumuman UN sudah ada berita tentang ketidaklulusan. Di DOMNIS tidak tercantum tanggal pengumuman UN( untuk SMA). Diberitakan ada sekian sekolah yang kelulusannya nol persen. Setelah hari pengumuman tiba saya mengetahui ada yang tidak lulus pada suatu SMA. Dan tidak bisa dipertanyakan kenapa dan bagaimana tidak ada nilai pada mapel tertentu. Kalau itu disebabkan semua jawaban pada mapel itu salah, harapan saya kan nilainya nol, bukan tidak ada....kalau dimisalkan karena LJ UN yang tidak ada...tentu bertentangan dengan berita acara yang mengatakan hadir 100 persen. Kalau itu dianggap sebagai hukuman bahwa LJ tidak terbaca oleh sistem pemeriksa LJ mengapa pada sekolah yang ketidaklulusannya 100 persen diperlakukan secara khusus (ujian UN yang kedua, misalnya), sedangkan sekolah lain harus menerima apa adanya, padahal bedanya hanya di ketidaklulusan 100% atau kurang dari 100%(itupun kalau tidak lulus adalah suatu realita bukan dibawah skenario). Saya bisa menerima bahwa dalam suatu UN ada yang tidak lulus. Harapan kami tidak ada yang diperlakukan secara khusus. Saya pun akan kecewa ketika saya berada di sekolah ketidaklulusan mencapai 100%, tetapi yang terpenting sesuai dengan realita dan aturan yang ada. Bila rentang waktu pelaksanaan UN dengan waktu yang dibutuhkan untuk memerikasa dan menilai seluruh LJ UN tidak terlalu lama (ditandai dengan sekitar 2 minggu sebelum tanggal pengumuman sudah ada berita ketidaklulusan) tentu saya berharap waktu dapat diperpendek tidak seperti tahun pelajaran 2008-2009 ini. Kalaupun selesai menilia LJ UN memerlukan waktu konsultasi dan pengesahan-pengeahan tertentu ya harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu, dikarena komputer saja berubah dari Pentium I sampai Pentium ...., ternyata waktu yang diperlukan untuk menilai LJ UN tidak bisa dipercepat, bila dikarena peserta UN yang terus bertambah tentu tidak sulit bila pemerintah menambah anggaran untuk menambah perangkat kerasnya, bukan waktu lobi atau pengesahan yang diperlambat atau dilambat-lambatkan. Pemikiran saya ini perlu dipertimbangkan lebih mendalam dan lebih detail. Semoga bermakna bagi kita semua.
Update (Peb 2011)
Bila jadi diterapkan akan ada 5 paket soal UN 2011 dalam 1 ruang ujian maka setidaknya ada perbaikan dan peningkatan dalam hal mengatasi kecurangan selama pelaksanaan soal UN 2011. Selamat Berjuang...